Showing posts with label Kelurahan. Show all posts
Showing posts with label Kelurahan. Show all posts

1 Jul 2013

Dusun Lajuk Jadi Tuan Rumah Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang

Dusun Lajuk Jadi Tuan Rumah Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang. Pelaksanaan peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang diadakan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 yang bertempat di RW.05 Dusun Lajuk  Desa Bulang. Peringatan Haul ini merupakan rutinitas yang diadakan oleh warga Desa Bulang setiap tahunnya.

Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang ini dilaksanakan di beberapa tempat yang berada di Dusun Lajuk diantaranya yakni : Pintu masuk gapura dusun lajuk, rumah Bapak Ismail, TPQ Bau Arum, rumah Ibu Tumi, Mushollah Utara, Rumah Ibu Um, Dan Halaman Pesarean (Makam) Mbah Bau.

Adapun jenis kegiatannya adalah Khotmil Qur'an, Pawai ta'aruf TPQ Se-Desa Bulang, pembacaan Diba' Oleh Laki - Laki, pembacaan Diba' Oleh Perempuan, Terbang Jidor, Al-Banjari, Hadroh, Tahlil Bersama, Dan Pengajian Umum. Semua rangkaian acara tersebut dilaksanakan secara serentak dimulai sehabis sholat isya' kecuali khotmil Qur'an yang diadakan mulai pagi hari sampai dengan masuk waktu sholat ashar dan Pawai Ta'aruf yang dimulai setelah sholat ashar.

Dalam rangkaian acara tersebut segenap warga desa bulang terlibat langsung demi kelancaran Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang. Keterlibatan warga selain sebagai panitia pelaksana, adalah dengan suka rela menyediakan konsumsi bagi warga yang hadir. Dan pada puncak acara terlihat antusias warga desa bulang bahkan warga dari desa lain berbondong bondong menyaksiakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh pihak panitia pelaksana.

Berikut informasi mengenai Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang yang diadakan di dusun lajuk :

RANGKAIAN ACARA PERINGATAN HAUL KE 18 DESA BULANG

1. Khotmil Qur'an
Adalah acara membaca Al-Qur'an sampai habis (Juz 1 - juz 30) oleh warga desa bulang pada umumnya yang bertempat di mushollah atau di makam para sesepuh desa bulang. Khotmil Qur'an dimulai pagi hari sekitar pukul 06:00 s/d selesai (Masuk Waktu Sholat Ashar).

2. Pawai Ta'aruf TPQ Se-Desa Bulang
Kemeriahan pawai ta'aruf ikut mewarnai Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang

Dusun Lajuk Jadi Tuan Rumah Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang


Dusun Lajuk Jadi Tuan Rumah Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang

Dusun Lajuk Jadi Tuan Rumah Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang

3. Al-Banjari
Acara hadrah dihadiri oleh tim Banjari dari dusun lajuk sendiri yang tergabung dalam group Banjari ABG dan juga tim banjari dari desa sekitar seperti gampang, jatikalang, jatitani, kenongo dan kebaron yang bertempat di halaman rumahn Ibu Tumi

Dusun Lajuk Jadi Tuan Rumah Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang

Dusun Lajuk Jadi Tuan Rumah Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang


4. Terbang Jidor
Acara terbang jidor ini dihadiri oleh tim terbang jidor al-mujahadah desa bulang yang bertemat di depan pintu masuk gapura dusun lajuk.

5. Manaqiban
Pmebacaan manaqib dilaksanakan di TPQ Bau Arum Oleh sebagian Bapak Bapak dari warga desa bulang sendiri.

6. Hadrah
Acara lain yang tidak kalah meriahnya pada Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang adalah Hadrah yang dihadiri oleh tim Hadrah dari desa tetangga yang bertempat di halaman mushollah sebelah utara dusun lajuk.

7. Pembacaan Diba' 
Ialah acara bacaan diba' nabi muhammad s.a.w. oleh pemuda dan pemudi desa bulang yang bertempat di rumahnya Bapak Ismail untuk laki-laki dan bertempat di Rumahnya Ibu Um untuk perempuan.

8. Pengajian Umum
Acara ini sebagai acara inti dari semua rangkaian kegiatan Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang. Seperti tahun tahun sebelumnya, dalam pengajian umum ini selalu mengundang para kyai sebagai pembicara. Pada kesempatan kali ini, Kyai Wachid Harun berkesempatan menyampaikan tausiyah atau mauidlotul hasanah dan juga mengundang Kyai Hafidz sebagai umam tahlil sebelum acara tausiyah dimulai.

Dari semua rangkaian acara di atas, tampak warga desa bulang maupun warga desa tetangga begitu antusias. Dengan diadakannya kegiatan seperti ini diharapkan memperat tali persaudaraan antar warga dan menambah nilai spiritual untuk menghadapi bulan puasa yang sebentar lagi tiba

Semoga pada acara peringatan Haul Desa dimasa mendatang bisa lebih meriah lagi dari sebelumnya.

Dusun Lajuk Jadi Tuan Rumah Peringatan Haul Ke 18 Desa Bulang  


8 Jun 2013

Hak, Kewajiban Dan Wewenang Kepala Desa Menjalankan Tugasnya

Hak, Kewajiban Dan Wewenang Kepala Desa Menjalankan Tugasnya menjadi salah satu artikel yang dirasa perlu untuk dibagikan oleh penulis. Mengingat media yang kami suguhkan lebih condong kepada organisasi dan informasi tentang desa, maka penulis memberanikan diri berbagi informasi tentang hal yang berkaitan dengan organisasi yang ada dalam desa.
Dengan artikel berjudul Hak, Kewajiban Dan Wewenang Kepala Desa Menjalankan Tugasnya ini diharapkan para pembaca bisa memahami dan lebih pro aktif lagi dengan kinerja Kepala Desa di Daerahnya masing masing. Sering kali terjadi kesalahpahaman, kesenjangan sosial bahkan anarkis ditimbulkan akibat ketidakfahaman kita sebagai warga terhadap apa saja yang dikerjakan oleh kepala desa.

Dengan demikian pulalah penulis mencoba untuk sedikit memabagikan informasi tentang Hak, Kewajiban Dan Wewenang Kepala Desa Menjalankan Tugasnya. Setidaknya sebagaimana penjelasan berikut ini :
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai Hak, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :
Sebelumnya perlu diketahui bahwa Mengenai tugas Pemerintahan Desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 yakni untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
Uraian yang ada dalam Paragraf 2 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemertihan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.com/2013/06/hak-kewajiban-dan-wewenang-kepala-desa-menjalankan-tugasnya.html  Lokasi

Wewenang Kepala Desa Menjalankan Tugasnya

Untuk itu kepala Desa mempunyai Wewenang diantaranya :
  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). 
  2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa. 
  3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. 
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  5. Membina kehidupan masyarakat desa. 
  6. Membina perekonomian desa. 
  7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 
  8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
  9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kewajiban Kepala Desa Menjalankan Tugasnya

Pada pasal 15 dijelaskan bahwa Kewajiban Kepala Desa diantaranya adalah :
  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
  3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 
  4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 
  5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 
  6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa. 
  7. Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan. 
  8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik. 
  9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. 
  10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 
  11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 
  12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
  13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
  14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 
  15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
Sedangkan Untuk Hak Kepala Desa Diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Mengajukan pencalonan pengangkatan/pemberhentian Perangkat Desa kepada Pejabat yang berwenang mengangkat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
  2. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan
  3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan 
  4. Mengatur tata tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku 
  5. Mewakili Desanya dalam rangka kerja sama dengan Desa atau Kelurahan lain.
Sebenarnya penjelasan di atas diambil dari beberapa sumber yang sudah pernah mempublikasikan sebelumnya, hanya saja penulis ingin lebih meringkas tentang Hak, Kewajiban Dan Wewenang Kepala Desa Menjalankan Tugasnya. Untuk lebih jelas lagi memahami Peraturan Pemerintahan No 72 Tahun 2005 bisa download filenya di sini
Sekiranya cukup sekian apa yang bisa penulis inforamasikan kepada para pembaca diharapkan untuk bisa pro aktif dalam menyikapi kinerja kepala desa masing masing. Semoga bermanfaat.

Hak, Kewajiban Dan Wewenang Kepala Desa Menjalankan Tugasnya

3 Apr 2013

Desa Bulang Mendapat Jatah PRONA, Apa Itu Prona?

Desa Bulang Mendapat Jatah PRONA, Apa Itu Prona?

Desa Bulang Mendapat Jatah PRONA, Apa Itu Prona?

Bulang, 28 Februari 2013. Kabar gembira bagi warga desa bulang dan sekitarnya datang di awal tahun 2013 . Kabar - kabarnya akan ada program pemerintah yang akan masuk ke desa bulang di tahun 2013 ini, yaitu PRONA. Bagi warga desa bulang yang masih awam dan masih asing dengan nama PRONA, jelas bertanya - tanya apa itu PRONA? Secara singkat pengertian Prona adalah program pemerintah berupa Pensertipikatan tanah secara masal. Untuk lebih jelasnya mengenai PRONA bisa anda simak pada penjelasan berikut ini :

Desa Bulang Mendapat Jatah PRONA, Apa Itu Prona?

Desa Bulang Mendapat Jatah PRONA, Apa Itu Prona?
Desa Bulang Mendapat Jatah PRONA, Apa Itu Prona?
Sekilas Tentang PRONA
Pensertipikatan tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 dekade, yang dimulai pada tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak ± 34 juta bidang dari ± 85 juta bidang. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981. Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain dari pada itu percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. 

Dasar Hukum 
  1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
  5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
  7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
  8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
  9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Tujuan
Tujuan Penyelenggaraan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah.

Tahap Pelaksanaan 
  1. Usulan lokasi desa yang disesuaikan dengan kriteria
  2. Penetapan lokasi desa sebagai lokasi PRONA oleh kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
  3. Penyuluhan oleh Tim Penyuluh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
  4. Pembentukan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
  5. Pendataan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis untuk kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
  6. Pemasangan Titik Dasar Teknis orde IV dan pengukuran kerangka dasar teknis
  7. Penetapan batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan di setiap sudut bidang tanah dan diTahap Pelaksanaan Kegiatan PRONA ====
  8. Usulan lokasi desa yang disesuaikan dengan kriteria
  9. Penetapan lokasi desa sebagai lokasi PRONA oleh kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
  10. Penyuluhan oleh Tim Penyuluh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
  11. Pembentukan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
  12. Pendataan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis untuk kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
  13. Pemasangan Titik Dasar Teknis orde IV dan pengukuran kerangka dasar teknis
  14. Penetapan batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan di setiap sudut bidang tanah dan laksanakan pemasangan tanda batasnya.
  15. Pengukuran bidang - bidang tanah berdasarkan tanda batas yang telah ditetapkan dan terpasang.
  16. Sidang Panitia untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan
  17. Pembuktian hak melalui PENGUMUMAN yang diumumkan selama 1 (satu) bulan, guna memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan sanggahan / keberatan
  18. Pengesahan atas pengumuman
  19. Pembukuan hak dan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah
  20. Penyerahan sertipikat hak atas tanah di setiap Desa, peserta membawa KTP asli atau surat kuasa bila dikuasakan.

Persyaratan yang harus Dipenuhi Peserta

  • Pemilik Tanah sebelum Tahun 1997.
  1. Surat Permohonan
  2. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-
  3. Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir oleh yang berwenang
  4. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,-bila dikuasakan kepada pihak lain
  5. Surat perwalian bila masih dibawah umur bermeterai Rp. 6.000,-- diketahui Kades
  6. Salinan Letter D / C yang dilegalisir oleh yang berwenang
  7. Bukti Perolehan tanahnya (segel jual beli, segel hibah, surat keterangan warisan dll).
  8. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.
  9. Berita Acara kesaksian diketahui 2 orang saksi
  10. Surat pernyataan lain yang diperlukan bermeterai Rp. 6.000,--
  11. Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)
  • Pemilikan Tanah sesudah Tahun 1997
    • Jual Beli / Hibah
  1. Surat Permohonan
  2. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-
  3. Foto copy KTP para pihak dilegalisir oleh yang berwenang
  4. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.
  5. Akta jual beli / hibah meterai 2 buah Rp. 12.000,--
  6. Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang
  7. Bukti SSB BPHTB
  8. Bukti SSP PPh kalau kena pajak PPh
  9. Sketsa pemecahan bidang tanah
  10. Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermetersi Rp.6.000,--
  11. Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)
    • Warisan
  1. Foto copy KTP para ahli waris dilegalisir oleh yang berwenang
  2. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-
  3. Surat kematian
  4. Surat keterangan Warisan bermetari Rp. 6.000,-
  5. Surat Perwalian / surat pengampuan
  6. Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang
  7. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.
  8. Surat pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,--
  9. Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)
    • Warisan dan pembagian milik bersama
  1. Foto copy KTP para ahli waris dilegalisir oleh yang berwenang
  2. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,--
  3. Surat kematian
  4. Surat keterangan Warisan bermetari Rp. 6.000,-
  5. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang oleh yang berwenang
  6. Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang
  7. Akta Pembagian Hak bersama (APHB) materai 2 buah Rp. 12.000,-
  8. Bukti SSB BPHTB
  9. Surat pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,--
  10. Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)
Biaya
Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Kota, pada Program Pengelolaan Pertanahan.
Catatan:
  1. Dalam pelaksanaan kegiatan PRONA semua biaya: Biaya Pendaftaran, Biaya Pengukuran, Biaya Pemeriksaan Tanah adalah GRATIS (PEMOHON TIDAK DIPUNGUT BIAYA/BEBAS BIAYA) , dengan ketentuan semua persyaratan sebagaimana tercantum di atas telah lengkap dan benar.
  2. Biaya yang timbul akibat dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana di atas menjadi tanggung jawab pemohon / peserta PRONA (TIDAK BEBAS BIAYA)
Setelah anda membanya semua penjelsan di atas diharapkan memberi sedikit pemahaman dan bisa memberikan gambaran jelas tentang program pemerintah yakno Prono ini. Sekian apa yang bisa saya bagikan kepada warga desa bulang pada khusunya dan bagi paembaca pada umumnya,

Red : Kumpilisasi
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional#cite_note-prona-3


Desa Bulang Mendapat Jatah PRONA, Apa Itu Prona?


1 Mar 2013

Prosedur Mendapatkan SKCK Dari Kepolsian

Prosedur Mendapatkan SKCK Dari Kepolsian

Prosedur Mendapatkan SKCK Dari Kepolisian

Bulang, 28 Februari 2013. Bagi siapa saja yang ingin mengajukan, meletakkan atau menaruh surat lamaran kerja di sebuah perusahaan, sudah pasti diminta menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian di mana calon pegawai bertempat tinggal guna melengkapi persyaratan yang sudah di tetapkan oleh perusahan terkait. Meski demikian, tidak sedikit dari calon pencari pekerjaan ini memalsu surat penting tersebut. Satu dari alasannya adalah supaya tidak susah - susah dan capek - capek mengurus, disamping alasan berbelitnya proses dari kelurahan sampai dengan kepolisian, ataupun alsan - alasan lainnya. Atau bisa jadi mereka tidak mengerti bagaimana untuk bisa mendapatkan SKCK itu.

Prosedur Mendapatkan SKCK Dari Kepolisian

Bagi yang masih belum mengerti bagaimana Prosedur Mendapatkan SKCK Dari Kepolisian, anda bisa menyimak tips berikut :
Pertama yang harus dilakukan adalah datang ke kelurahan dimana tempat kita tinggal untuk meminta surat pengantar sekaligus mengisi formulir dari kepolisisan yang sudah disediakan di kantor kelurahan kemudian melakukan tandan tangan. Isi dari surat pengantar tersebut adalah tujuan mempergunakan SKCK tersebut. Dipergunakan untuk kebutuhan apa.
Selain itu anda juga harus mempersiapkan foto copy KTP, KK masing - masing satu lembar dan juga Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak enam lembar.

Kedua, Setelah surat pengantar dan formulir di isi lengkap, langkah selanjutnya adalah menyerahkan persyaratan tersebut ke kantor kepolisian (Kapolsek) untuk kemudian di proses lebih lanjut. Setidaknya anda akan di suruh menunggu minimal 1 x 24 jam baru bisa mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut.

Berikut contoh tampilan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Prosedur Mendapatkan SKCK Dari Kepolisian

Demikian sedikit apa yang bisa saya informasikan mengenai Prosedur Mendapatkan SKCK Dari kepolisian kepada para pembaca semoga bisa memberi manfaat.

Prosedur Mendapatkan SKCK Dari Kepolisian

7 Feb 2013

Balai Desa Bulang

Balai Desa Bulang


Bangunan yang terpampang di atas meruakan desain bangunan baru kantor kelurahan desa bulang yang baru selesai dibangun pada pertengahan tahun 2012. Dulunya bangunannya tidak bagus seperti itu melainkan cukup sederhana yang merupakan tinggalan dari kepala desa terdahulu.
Balai desa bulang tepatnya terletak diantara perbatasan antara kecamatan krembung, tulangan dan kecamatan prambon, berada 6 Km di sebelah timur kantor kecamatan Prambon, 3 Km dari sebelah barat Kecamatan Krembung, Dan dari selatan berjarak sekitar 8 Km dengan Kecamatan Tulangan. Lokasi strategis dari desa bulang memungkinan kemajuan ekonomi warganya semakin berkembang dengan cepat apalagi di desa itu akan bermunculan pabrik industri dalam skala besar.